Peraturan Berkebun di Ketapang

 Bupati Ketapang periode 2005-2010, Morkes Effendi, dan atas persetujuan DPRD Ketapang pada tanggal 10 September 2009 mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perizinan Dan Pembinaan Usaha  Perkebunan Dengan Pola Kemitraan.

Karet alam,salah satu sumber penghasilan rakyat Ketapang

rda yang dicatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 19 ini memuat 11 bab dan 48 pasal. Perda ini menarik untuk kita simak dan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat di tempat lain.

 

Sesuai pasal 7 ayat (1), usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar oleh Bupati. Usaha budidaya tanaman perkebunan

yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin (Pasal 8).

Pasal 11 ayat (1) dikatakan “usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau melebihi kapasitas paling rendah wajib memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP). Sedangkan yang tidak mempunyai pengolahan hasil kebun wajib memiliki IUP-B (pasal 11 ayat 2).

Dalam pasal 13 ayat (1) dikatakan “Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun sawit untuk masyarakat sekurang-kurangnya seluas 20 dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan”. Pembangunan kebun untuk masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil. Pembangunan kebun untuk masyarakat dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh

perusahaan. Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat harus diketahui oleh Bupati (ayat 2,3,4).

IUP, IUP-B, atau IUP-P perusahaan perkebunan yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Ketapang, diberikan oleh bupati (pasal 15).

Bagaimana syarat untuk memperoleh Ijin Usaha Perkebunan (IUP)? Sesuai pasal 17 Perda ini, maka perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut, yakni.

1.    Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;

2.    Nomor Pokok Wajib Pajak;

3.    Surat keterangan domisili;

4.    Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur ;

5.    Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;

6.    Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);

7.    Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati ;

8.    Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan ;

9.    Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10.    Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;

11.    Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

12.    Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;

13.    Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat;

14.    Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

Yang menarik dalam Perda ini adalah pengaturan soal kemitraan. Dalam pasal 24 dikatakan bahwa “Kemitraan dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau

kemitraan usaha. Kemitraan dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat. Kemitraan dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan (ayat 1,2,3).

Kemitraan pengolahan dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun. Kemitraan pengolahan dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha,  pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditanda tangani kedua belah pihak dengan diketahui Bupati. Jangka waktu perjanjian kemitraan paling singkat 3 (tiga) tahun (pasal 25).

Dalam pasal 26 diatur bahwa kemitraan usaha dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan. Kemitraan usaha dilakukan secaratertulis dalam bentuk perjanjian penyelesaian perselisihan yang ditandatangani

kedua belah pihak dengan diketahui oleh bupati yang isinya :

a. hak dan kewajiban ;

b. pembinaan dan pengembangan usaha ;

c. pendanaan ;

d. jangka waktu.

(3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha paling singkat 3 (tiga) tahun.

Kemitraan usaha dapat dilakukan melalui pola: a. penyediaan sarana produksi; b. kerjasama produksi; c. pengolahan dan pemasaran; d. transportasi; e. kerjasama operasional; f. kepemilikan saham; dan/atau g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya (pasal 26).

Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan

perluasan lahan (pasal 28), perubahan jenis tanaman (pasal 29), penambahan kapasitas (pasal 30), diversivikasi usaha (pasal 31), harus mendapat persetujuan dari Bupati. Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjagakelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organism pengganggu tumbuhan (pasal 37).

Dalam Pasal 35 dikatakan “izin yang diterbitkan bupati ditembuskan kepada Gubernur Kalimantan Barat dan instansi terkait”.

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P harus melaksanakan kewajibannya (Pasal 36) yakni:

a.         menyelesaikan hak atas tanah selambat-Iambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP;

b.        merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;

c.         memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;

d.        membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;

e.         memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme

f.         pengganggu tumbuhan (OPT);

g.        menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau

h.        Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i.          menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat;

j.          melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pemkab Ketapang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan (pasal 38) dan melakukan penilaian dan pembinaan (pasal 39) pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Sanksi

Ada sanksi yang diberikan kepada perusahaan jika melanggar Perda ini. Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat)

bulan (pasal 40 ayat 1).

Dalam ayat (2) dikatakan jika dalam 3 (tiga) kali peringatan tidak di indahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha tidak melaksanakan kewajiban, izin usahanya dicabut,

dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya (Pasal 41).

Pasal 43: Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang dilakukan oleh Menteri Pertanian atas usul Bupati.

Pasal 44: Dalam rangka pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pengembangan perusahaan perkebunan, perusahaan perkebunan membangun kebun kas desa minimal seluas 6 (enam) hektar perdesa.Pembangunan kebun kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagi masyarakat disekitar wilayah pengembangan perusahaan perkebunan yang memiliki lahan terbatas dapat diikutsertakan sebagai peserta kemitraan secara parsial (pasal 45).

Di dalam ketentuan peralihan Perda ini dikatakan IUP atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) yang telah diterbitkan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku (Pasal 46 ayat 1); pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin industri pengolahan hasil perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan (Pasal 47).

Ganti rugi

Dalam lampiran Perda ini terdapat ketentuan tentang kapasitas minimal unit pengolahan hasil perkebunan dan ganti rugi tanam tumbuh masyarakat.

Tabel 1: Kapasitas Minimal Unit Pengolahan Produk Perkebunan Yang Perlu Izin:

No. Komoditas           Kapasitas Minimal                Produk

1.    Kelapa                  5.000 butir kelapa/hari            Kopra/Minyak Kelapa dan Serat (fiber),                                                                                Arang Tempurung, Debu, Nata de coco

2     Kelapa Sawit        5 ton TBS/jam                         CPO

3     Karet                    600 liter lateks cair/jam           Sheet/Lateks pekat/crumb rubber

4     Tebu                     1000 Ton Cane/Day (TCD      Gula Pasir dan Pucuk tebu,Bagas

5     Kopi                     1,5 ton glondong basah/hari    Biji kopi kering

6     Kakao                   2 ton biji basah/1 kali olah      Biji kakao kering

7     Jambu mete          1-2 ton gelondong mete/hari   Biji mete kering dan CNSL

8     Lada                     4 ton biji lada basah /hari        Biji lada hitam kering; lada putih kering

9     Cengkeh               4 ton bunga cengkeh/hari        Bunga cengkeh kering

10   Jarak pagar           1 ton biji jarak kering/jam       Minyak jarak kasar

11   Kapas                   6.000-10.000 ton/tahun;          Serat kapas dan Biji kapas

12   Tembakau             35-70 ton                                 Daun tembakau basah/kering

Tabel 2: Luas Areal Yang Wajib Memiliki Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)

No.      Komoditas      Luas (Ha)

1          Kelapa             25 s/d < 250

2          Kelapa Sawit   25 s/d < 1.000

3          Karet               25 s/d < 2.800

4          Kopi                25 s/d < 100

5          Kakao              25 s/d < 100

6          Jambu Mete     25 s/d < 100

7          Tebu                25 s/d < 2.000

8          Lada                25 s/d < 200

9          Cengkeh          25 s/d < 1.000

10        Jarak Pagar      25 s/d < 1.000

11        Kapas              25 s/d < 6.000

12        Tembakau        25 s/d < 100

Tabel 3: Batas Paling Luas Penggunaan Areal Perkebunan oleh Satu Perusahaan Perkebunan

No.      Komoditas      Luas (Ha)

1          Kelapa             25.000

2          Kelp Sawit      100.000

3          Karet               25.000

4          Kopi                5,000

5          Kakao              5.000

6          Jambu Mete     5.000

7          Tebu                150.000

8          Lada                1.000

9          Cengkeh          1.000

10        Jarak Pagar      50.000

11        Kapas              25.000

12        Tembakau        5.000

Edi V.Petebang