Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketapang menetapkan pasangan nomor urut dua, Henrikus-Boyman Harun (Henboy) sebagai pemenang Pemilukada Ketapang Putaran kedua dalam rapat pleno terbuka di ruang paripurna DPRD Ketapang, Senin (12/7). Penetapan Henboy sebagai bupati dan wakil bupati ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU Ketapang Nomor 74 Tahun 2010. Berdasarkan SK KPU Ketapang Nomor 73 Tahun 2010 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan Henrikus -Boyman Harun 116.079 suara. Sedangkan Yasir Ansyari-Martin Rantan (YM) meraih 94.052 suara.
Atas keputusan KPU Ketapang ini, saksi YM yakni Sahrani, yang juga anggota DPRD dari PPP dan M Pebriadi, anggota DPRD dari Partai Golongan Karya (Golkar) menolak menandatangi berita acara pleno. Keduanya juga melakukan walk out. Sebelumnya kedua saksi YM keluar sidang, Pebriadi membacakan keberatan yang diajukan pasangan YM. Dalam penyampaianya dihadapan sidang pleno terbuka yang dihadiri Ketua KPU Provinsi Kalbar AR Muzammil, Direktur Samapta Polda Kalbar Kombes Kadarusman, YM menemukan proses pemilukada putaran kedua 5 Juli banyak pelenggaran dan kecurangan secara masif dan terstruktur yang dilakukan pasangan nomor urut dua. Tak heran saksi YM menganggap KPU Ketapang tak becus mengurus pemilukada.
Ada beberapa poin penting yang menjadi catatan YM. KPU Ketapang tak melakukan sosialisasi maksimal. Sehingga berdampak pada tingginya golput. YM menduga di kawasan pedalaman tak terjadi partisipasi tapi mobilasi atau bahkan tidak terjadi pemilihan tapi penentuan hasil suara. KPU dianggap menyalahi peraturan KPU Nomor 72 pasal 15, dimana undangan pemilih seharusnya sampai ke tangan pemilih selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari pemungutan. “Faktanya petugas KPPS baru menerima undangan dua hari sebelum pemungutan suara,” jelasnya (AP Post 13 Juli 2010).
Selain itu YM menganggap KPU memaksakan diri menggelar pilkada di Kecamatan Sandai, Hulu Sungai dan Laur. Padahal ketiga daerah tersebut diterjang banjir. Selain itu juga YM mengungkapkan telah terjadi politik uang disejumlah TPS untuk memilih nomor 2, dan intimidasi yang dilakukan sejumlah massa. Bahkan saksi-saksi YM di Kecamatan Simpang Hulu dan Simpang Dua dicegat kelompok massa, sehingga tak bisa menjadi saksi di TPS yang ada di dua kecamatan tersebut. Bahkan di Desa Laman Satong, Matan Hilir Utara saksi YM diusir saat proses pemungutan suara berlangsung. “Atas dasar itulah kami menolak seluruh hasil rekapitulasi suara pilkada putaran dua yang penuh rekayasa, kecurangan dan pelanggaran,” tegasnya sembari keduanya meninggal ruang sidang. Pasangan YM berencana melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk mencari keadilan.
Sementara itu penetapan pleno KPU tetap dilangsungkan sampai penandatanganan berita acara. Saksi YM tak muncul-muncul sehingga hanya saksi Henboy yang diwakili Budi Mateus menandangani berita acara. Pleno KPU diikuti 20 PPK Kabupaten Ketapang hadir mulai ketua dan anggotanya. Sehingga PPK dapat menjawab dan mempertanggung jawabkan hasil pleno PPK hingga di KPPS. Terkait saksi YM dihadang massa di Kecamatan Simpang Hulu dan Simpang Dua yang diuga dilakukan PPK dan KPPS, Ketua PPK Kecamatan Simpang Dua, Andreas Hardi dihadapan peserta pleno membatahnya. “Tidak ada pengusiran saksi YM oleh anggota PPK dan KPPS terhadap saksi YM. Saat pemungutan suara dimulai hingga penghitungan tak ada satu pun saksi YM hadir. Hadir saja tidak bagaimana ada pengusiran,” jelasnya kepada saksi YM. Meskipun Hardi juga mendapat laporan penghadangan warga Simpang Dua. “Silakan tanya ke masyarakat khususnya Dewan Adat Dayak Simpang Dua, jangan tanya saya,” jelasnya.
Terhadap tudingan saksi YM adanya saksi palsu saat rapat pleno PPK di Simpang Dua, Hardi menegaskan pihaknya ada bukti namanya Marsel dan Taris yang diberi mandat sebagai saksi di pleno PPK Simpang Dua. “Tak tahulah saya palsu atau tidak yang jelas keduanya ada. Pleno Simpang Dua dihadiri Ketua Komcat Golkar Simpang Dua,” terangnya. Ketika klarifikasi tersebut disampaikan, suara lantang kembali menggema dari mulut Febriadi. Bahkan Febriadi menegaskan tak pernah menyatakan PPK dan KPPS mengusir saksi YM. Hal tersebut disambut gelak tawa peserta pleno seperti layaknya sebuah banyolan politik. Masalah pun selesai bagi KPU dan PPK Simpang Dua, tapi tidak bagi saksi YM. Serbuan interupsi terus dilontarkan karena keduanya menemukan berbagai kejanggalan dari hasil rekapitulasi suara yang dilakukan sejumah PPK.
Ketua KPU Ketapang Juardhani berkeyankinan apa yang dilakukan KPU sudah sesuai prosedur. Tak ingin berkomentar banyak, Juardhani hanya menanggapi aksi walk out saksi YM dengan nada lembut. “Tidak masalah BA tak ditandangani itu tetap sah seperti yang terjadi saat pleno KPU putaran pertama. Memang dalam aturan hasil pleno sah meskipun saksi tak menandatangi BA,” tandasnya. Juardhani menegaskan apabila ada pasangan yang tak puas, silakan menempuh upaya hukum termasuklah ke Mahkamah Konstitusi. Juardhani juga sempat menegur saksi YM atas perkataan yang tak menyenangkan dengan kasar yang dilontarkan saksi YM ke KPU. “Kami meminta jangan ada kata-kata kasar seperti KPU tak becus. Harap menyampaikan pernyataan dengan sopan dan santun,” jelasnya.
Budi Mateus Saksi Henboy, mengatakan sesuai pembicaraan dengan Henrikus, pertarungan sudah usai. KPU Ketapang telah menetapkan Henboy sebagai pemenang. “Jadi kita tinggal menunggu jadwal pelantikan. Inil adalah hasil kerja keras masyarakat yang menginginkan Ketapang berubah,” katanya.
Putaran pertama
Pasangan Henrikus-Boyman Harun “Henboy” diusung dan didukung koalisi besar, yakni PDI-Perjuangan, PAN, dan Demokrat. Di DPRD Ketapang ketiga parpol ini mempunyai 14 kursi. Pada Pemilukada putara pertama diikuti empat pasang. Pasangan Yasir-Martin (diusung Partai Golkar) unggul tipis atas pasangan Henrikus-Boyman Harun (PDIP, Demokrat). Henrikus-Boyman mendapat 58.656 suara atau 26,71 persen. Pasangan AR Mecer-Jamhuri Amir (diusung Partai Naura dan koalisinya) memperoleh 44.735 suara atau 20,38 persen. Dana calon independen Ismed Siswadi-Suhermansyah memperoleh 50.621 suara (23,05%).
Karena tidak pasangan yang mendapat suara 30 persen supaya bisa otomatis memenangi Pemilukada, maka KPU Ketapang memutuskan Pemilukada dua putara. Kubu Yasir-Martin tidak puas dengan putusan ini dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan dilakukan karena keberatan terhadap keputusan KPU Ketapang Nomor 49/2010 jo keputusan KPU Ketapang nomor 5/2010, dimana menetapkan perolahan suara Yasir-Martin sebanyak 65.607 atau 29,87 persen sehingga Pilkada Ketapang berlanjut putaran kedua. YM juga menilai KPU Ketapang telah melakukan kesalahan rekapitulasi penghitungan suara dan telah melanggar prosedur rekapitulasi perolehan suara. Ada 403 suara dari PPK Matan Hilir Utara (Desa Sungai Putri dan Desa Tanjung Baik Budi) yang seharusnya masuk suara YM.
Terjadi teror berupa pembakaran mobil ketua KPU Ketapang oleh orang tidak dikenal dan aksi damai ribuan massa yang mengatasnamakan Forum Aliansi Masyarakat Madani Ketapang. Aliansi ini mendatangi Kantor KPU dan meminta KPU tetap netral, menuntut pihak keamanan tegas bertindak kepada pelaku tindakan provokatif, anarkis maupun yang melakukan intimidasi kepada penyelenggara pemilukada. “Kami ingin Ketapang Damai” tulis salah satu spanduknya .
MK akhirnya menolah gugatan Yasir-Martin dan Pemilukada Ketapang digelar dua putaran dan dimenangkan pasangan Henboy.
Persaingan PDIP-Golkar
Harian Sinar Harapan (12 Juni 2010) memasang judul "Pilkada Dua Putaran di Ketapang Rebutan Kepentingan Pilgub Kalbar 2012". Menurut harian sore yang terbit di Jakarta Pilkada putaran kedua di Kabupaten Ketapang, Senin, 5 Juli 2010 pada dasarnya adalah pertarungan dan perebutan kepentingan, gengsi, dan harga diri PDIP dan Golkar.
"Pertarungan dan perrebutan kepentingan ini terjadi lantaran pilkada ini terintegrasi dengan figur Gubernur Kalimantan Barat Cornelis (yag juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Kalimantan Barat) yang dipastikan bersaing ketat dengan Morkes Effendy, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya, dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat November 2012 mendatang,"tulisnya.
PDIP sangat berkepentingan memenangi pilkada putaran kedua, karena jika paket Henrikus– Boyman gagal, maka partai berlambang kepala banteng moncong putih itu gagal total menempatkan kader terbaiknya menjadi kepala pemerintahan otonom pada enam kabupaten melalui pencalonan mandiri partai.
Bagi Partai Golkar, paket Yaser–Martin Rantan harus melanjutkan tonggak estafet kepemimpinan lima tahun, karena Yaser sendiri adalah anak kandung Bupati Ketapang Morkes Effendy yang sudah menjabat dua periode berturut-turut.
Masih menurut Sinar Harapan, dari aspek primordial, posisi Morkes Effendy dari etnis Melayu beragama Islam, diuntungkan, karena Kalimantan Barat berpenduduk 4,2 juta jiwa, tersebar di 14 kabupaten dan kota, dan mayoritas adalah pemeluk agama Islam, yakni 2.220.034 jiwa, Katolik 909.201 jiwa, Protestan 463.841 jiwa, Buddha 296.176 jiwa, dan Hindu 15.440 jiwa. Selain Morkes Effendy, sejauh ini belum ada figur lain dari kalangan Islam yang telah berani secara terbuka mencalonkan diri menjadi Gubernur Kalimantan Barat periode 2012–2016.
"Posisi Gubernur Cornelis yang berasal dari etnis Dayak beragama Katolik, tidak bisa diremehkan. Setidaknya, Gubernur Cornelis adalah petahana (incumbent) yang telah membangun jaringan secara lebih baik. Aspek lainnya, Cornelis (mantan Bupati Landak) sampai sekarang masih memiliki pendukung setia yakni masyarakat Dayak dan kelompok non Dayak yang Kristen yang pada Pemilukada lalu memilihnya,"tulis Sinar Harapan.
Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat, 15 November 2007, Cornelis yang berpasangan dengan Christiandy Sanjaya dari etnis Tionghoa beragama Protestan, berhasil menumbangkan paket petahana Gubernur Usman Jafar-Wakil Gubernur LH Kadir.
Diperkirakan Cornelis dan Morkes yang kemungkinan besar akan bersaing ketat dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012, dipastikan akan kembali membangkitkan sentimen primordial dan agama.
Sejarah Ketapang
Pada masa pemerintah Hindia Belanda, sejak tahun 1936 Kabupaten Ketapang adalah salah satu daerah Afdeling, yaitu merupakan bagian karesidenan Kalimantan Barat (Residentis Westerm Afdeling Van Borneo) dengan pusat pemerintahannya di Pontianak. Kabupaten Ketapang pada waktu itu dibagi menjadi tiga Onder Afdeling yang dipimpin oleh seorang Wedana, yaitu:
1.Onder Afdeling Sukadana di Sukadana terdiri dari 3 (tiga) Onder Distrik yaitu: Sukadana,Simpang Hilir, Simpang Hulu
2.Onder Afdeling Matan Hilir di Ketapang terdiri dari 2 (dua) Onder Distrik yaitu: Matan Hilir dan Kendawangan
3.Onder Afdeling Matan Hulu di Nanga Tayap terdiri dari 4 (empat) Onder Distrik yaitu:Sandai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Marau
Afdeling Ketapang sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) kerajaan yang dipimpin oleh seorang Panembahan, yaitu :
1.Kerajaan Matan: Onder Afdeling Matan Hilir dan Onder Afdeling Matan Hulu
2.Kerajaan Sukadana: Onder Afdeling Sukadana.
3.Kerajaan Simpang: Onder Afdeling Simpang Hilir dan Onder Afdeling Simpang Hulu.
Sampai dengan tahun 1942 kerajaan diatas masing-masing dipimpin oleh (1). Gusti Muhammad Saunan di Kerajaan Matan (2). Tengku Betung di Kerajaan Sukadana dan (3). Gusti Mesir di Kerajaan Simpang.
Setelah masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir dengan datangnya Jepang tahun 1942, Kabupaten Ketapang masih dalam status Afdeling. Perbedaannya terletak pada pimpinannya yang diambil alih langsung oleh Jepang.
Setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, dimana masih terjadi perebutan kekuasaan dengan pihak Pemerintah Belanda (NICA), bentuk pemerintahan di Ketapang masih tetap dipertahankan sebagaimana sebelumnya yaitu berstatus Afdeling yang disempurnakan dengan Staatsblad 1948 No. 58 dengan pengakuan adanya pemerintahan swapraja. Pada waktu itu Ketapang dibagi menjadi 3 (tiga) daerah swapraja, yaitu : Sukadana, Simpang dan Matan yang kemudian digabung menjadi sebuah federasi.
Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, menurut Undang-undang No. 25 tahun 1956 maka Kabupaten Ketapang mendapat status sebagai bagian daerah otonom Propinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh seorang Bupati sebagai Kepala Daerah. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat, maka sejak tanggal 26 Juni 2007, 5 (lima) wilayah kecamatan di Kabupaten Ketapang dimekarkan menjadi satu kabupaten baru dengan nama Kabupaten Kayong Utara.
Nama-nama Kepala Daerah yang pernah menjabat di Kabupaten Ketapang sejak 1947 sampai sekarang, adalah:
1. R. Soedarto (1947-1952)
2. R.M. Soediono (1952-1954)
3. M. Hadariah (1955-1958)
4. Herkan Yamani (1959-1964)
5. Drs. Muehardi (1965-1966)
6. M. Tohir (1966-1970)
7. Denggol (Pj) (1970-1972)
8. Zainal Arifin (1973-1978)
9. Soehanadi (1978-1983)
10. Gusti Muh. Syafril (1983-1988)
11. Mas'ud Abdullah, SH (1988-1992)
12. Drs. H. Soenardi Basnu (1992-1998)
13. H. Prijono, BA (Plt) (1998-2001)
14. H. Morkes Effendi, S.Pd, MH (2001-2010).
15. Drs.Henrikus, MSi (2010-2015).
Edi Petebang
Sumber: www.ketapang.go.id, www.pontianakpost.com, Profil Ketapang 2007
Komentar
Salam,
Marterinus