Langsung ke konten utama

Church educates villagers on impact of oil-palm plantations

CHURCH EDUCATES CILLAGERS ON IMPACT OF POIL PALM PLANTATIONS
by Edi Petebang (www.ucanews.com/ February 24, 2009)

PONTIANAK, Indonesia (UCAN) -- The Church in Kalimantan is working with NGOs to educate villagers on the impact of oil-palm plantations in their areas.
Seventy companies are clearing land for the plantations in West Kalimantan province, which is covered by Pontianak archdiocese and Ketapang, Sanggau and Sintang dioceses.
"In many cases, people do not get much information about the plantations and their impact," said Kristianus Jumpat, executive secretary of the commission for socio-economic development of Pontianak archdiocese. "They just get promises from companies. So we need to inform them about the positive and negative aspects of the plantations."

Since early this year, a task force comprising 15 representatives of the commission and several NGOs has visited two of 50 villages in the affected area. The intention of the visits, to be conducted at least once a month, is to inform villagers about employment opportunities and infrastructural development as a result of the opening of the plantations. It also deals with environmental destruction as well as the possible problems of prostitution and drug trafficking that might arise.

According to Jumpat, oil palm plantations have reduced water flow and even dried up rivers and lakes, killing fish and other freshwater creatures. Forests and animals living in them have also been destroyed to make way for plantations. "Imagine the huge biological destruction when companies clear 10,000 hectares of forest, level the land with bulldozers and plant it with just one plant, the oil palm," he remarked.

Even before the task force was formed, the Church had organized programs in the area to empower villagers. In 2004, the Pontianak archdiocesan commission set up a Training and Education Center in Nyarumkop village, about 300 kilometers north of Pontianak by road. More than 1,000 villagers, mostly farmers, have attended training on how to make organic fertilizers, breed cattle and manage their finances.
"Selling land for a low price to companies is common nowadays. We are trying to tell villagers not to sell their land but instead cultivate it. This is also a way to save the environment," Jumpat said.

In 2005, the Church commission started to organize campaigns against environmental destruction through posters, leaflets, pamphlets and stickers, as well as through its annual Lenten action program.

This year, the Catholic Church in Kalimantan has chosen "Rebuild Kalimantan as God's creation in the diversity of life" as its Lenten theme, according to Capuchin Father Yeremias Melis, the commission's chairperson. "The Catholic Church has the moral responsibility to save Kalimantan," he said.

Meanwhile, neighboring Ketapang diocese on Feb. 7 organized a seminar on the same topic. In his talk, Bishop Blasius Pujaraharja of Ketapang said plantations bring both positive and negative results. "We have roads connecting villages, but we also see many springs drying up," he pointed out. He called on Catholics to cooperate with others to maintain the ecological balance. "We cannot work alone," the prelate said. He appealed to all people, especially Catholics, to take immediate action, "starting with planting fruit trees in our house compounds."

Yohanes Terang, a Catholic farmer who attended the seminar, noted that the government has funds for reforestation and environment preservation. He asked the Church hierarchy to cooperate with the government in executing such preservation programs.
END

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bara Tarakan Membakar Kedamaian Kalimantan

Siapa sangka Kota Tarakan, Kalimantan Timur yang selama ini aman dan damai ternyata menyimpan bara yang panas. Bara itu membesar dipantik pemalakan sekelompok pemuda. Lima nyawa melayang. Bagaimana, mengapa sesungguhnya konflik itu? Siapakah suku Tidung dan Bugis Letta? Tidak pernah ada yang menyangka hari Senin 27 September 2010 menjadi hari yang paling kelam dalam sejarah masyarakat kota Tarakan. Daerah dengan motto B ersih , A man , I ndah , S ehat dan sejahtera (BAIS) itu tiba-tiba tegang, mencekam seperti kota mati. Puluhan ribu orang mengungsi. Padahal hari Minggu sebelumnya dari pagi sampai dinihari aktivitas warga berjalan normal. Umat Kristiani menjalankan ibadah hari minggu di gereja, umat lainnya ada yang beraktivitas santai, banyak juga yang bekerja seperti biasa. Namun keadaan tiba-tiba berubah menjadi tegang dan mencekam mulai diniharinya. Ketegangan bermula ketika pada Minggu sekitar pukul 22.30 WIT terjadi perkelahian tidak sei

Hasan Karman dan Prahara Singkawang

Akibat makalahnya, Walikota Singkawang Hasan Karman bak duduk di kursi pesakitan. Mengapa tulisan yang dipresentasikan dua tahun silam itu bisa memantik amarah masyarakat Melayu? Benarkah peristiwa ini kental nuansa politisnya? Tidak seperti biasanya, Hasan Karman yang biasanya ceria, mudah senyum dan welcome dengan para wartawan, selama hampir dua minggu sejak 28 Mei 2010 mendadak berubah total. Walikota Singkawang pertama dari warga Tionghoa ini serba salah. Bicara salah, tidak bicara juga salah. Ia benar-benar tedudok (terdiam-red) bak seorang pesakitan di tengah gencarnya protes, kritikan terhadap dirinya sebagai walikota Singkawang. Baik lisan, tulisan maupun aksi-aksi anarkis; dari demonstrasi hingga terror pembakaran di sejumlah tempat di kota Singkawang. Singkawang pun sempat mencekam beberapa hari. Toko-toko tutup, orang merasa was-was; bayangan konflik kekerasan masa silam menghantui warga. Konflik bermula pada hari Jumat, 28 Mei 2010. Setelah shalat Jumat, Mess Daerah K

Resonansi Pontianak-Tumbang Titi (Ketapang)

Minggu lalu (kamis 5 Juli 2012) saya menumpang sebuah mobil biro jasa travel jurusan Pontianak-Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Saya memesan kursi paling depan alias dekat sopir. Pukul 09.00 pagi mobil pun datang. Ternyata belum ada penumpang di dalamnya. “Karena Bapak mau duduk paling depan maka pertama dijemput. Kita akan jemput beberapa penumpang lain lagi. Mohon sabar,Pak,”pinta sang sopir. Fery KMP Saluang, Tayan-Piasak Benar saja, saya harus benar-benar sabar. Dari pukul sembilan, ternyata mobil tersebut menjemput penumpang ke Tanjung Hulu, lalu ke Sungai Raya Dalam, ke Jalan Setiabudi-Gajahmada dan terakhir Jalan Merdeka. Dari jalan Merdeka barulah kami berangkat. Pas masuk jembatan Kapuas Dua jarum jam saya menunjukkan pukul 11.00 wib. Ternyata untuk mendapatkan kursi duduk dekat sopir, saya harus membayarnya cukup mahal, yakni dibawa berputar keliling kota Pontianak selama dua jam. Belum berjalan sesungguhnya, kepala sudah pusing.  Apa yang saya alami rupany